Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang dipulangkan ke tanah air mencapai 35.000 orang per tahunnya.Jumlah itu diklaim Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengalami penurunan, yang sebelumnya mencapai 40.000-an orang.

“Sekarang bisa kita tekan jumlahnya, menurun menjadi sekitar 35.000 orang, karena kualitas SDM juga meningkat setelah diberikan pelatihan lebih,” kata Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat di Solo, Selasa, 20 Juli 2010.

Jumlah TKI yang berhasil ditekan kepulangannya oleh Malaysia, diklaim sebagai TKI yang berkualitas karena memiliki kemampuan khusus.

“Semua berkat peningkatan pelayanan. Sebelum diberangkatkan, calon TKI sudah kita siapkan, diberikan pelatihan khusus yang ada di masing-masing desa. Jumlah 35.000 orang TKI itu merupakan TKI resmi, tidak terjebak oleh calo,” kata Jumhur.

Mengenai banyaknya TKI ilegal, menurut Jumhur, lebih disebabkan oleh kurangnya informasi dan minimnya pelatihan. Celah inilah yang dimanfaatkan calo untuk menjebak calon TKI tanpa bekal yang mencukupi. Akibatnya, TKI yang diberangkatkan secara tidak resmi oleh para calo itu akan mendapat masalah baru di Malaysia.

“Desa menjadi pusat pelatihan dan informasi. Selama ini minim informasi, sehingga informasi yang salah datang dari calo. Kini setelah menjadi pusat pelatihan dan pusat informasi yang ada di setiap desa, otomatis jumlah para calo dengan sendirinya akan berkurang,” tuturnya.

Perangi Calo

Untuk memerangi calo, BNP2TKI membentuk 70 Kelompok Berlatih Calon TKI Berbasis Masyarakat (KBBM)  di pedesaan, sehingga diharapkan bisa  memangkas jalur calo TKI di di desa-desa.

Langkah pembentukan KBBM di desa-desa, kata Jumhur untuk memotong mata rantai percaloan TKI di desa yang menjadi kantong calon TKI. Sehingga, para calon TKI bisa meningkatkan kemampuannya di lokasi KBBM yang dekat dengan tempat tinggalnya.

“Calo akan muncul jika ada jarak antara pemerintah yang melayani dengan orang yang akan  dilayani jaraknya terlampau jauh. Kemudian tidak ada sosialisasi yang baik, maka disitulah peranan calo muncul,” kata dia.

Oleh sebab itu, BNP2TKI, lanjut dia, melakukan pendekatan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat secara gencar. “Ditambah lagi dengan pelatihan-pelatihan di kantong-kantong calon TKI. Seperti halnya KBBM,  di Jawa Tengah, kita telah mendirikan 30 BLK di desa-desa supaya menjadi sarana pelatihan dan menjadi pusat informasi. Sehingga, peranan calon akan terus berkurang,” terangnya.

Arah program tersebut ke depan, disebutkan Jumhur, diharapkan bisa berkembang menjadi 1.000 hingga 2.000 desa yang ada lembaga pelatihan bagi para calon TKI. Sehingga, mereka tidak perlu lagi direkrut oleh para calo TKI.

“Jadi, mereka keluar dari desa sudah hebat, seperti terlatih, sehat, sudah mengerti semuanya. Dan di desa akan menjadi pusat informasi. Karena lembaga pelatihan bukan hanya melatih tapi juga informasi. Sistem inilah yang akan mengurangi jumlah calo TKI,” terangnya.

Laporan: Fajar Sodiq | Solo

• VIVAnews