DPR berencana membangun gedung baru untuk mengimbangi kebutuhan ruangan bagi staf anggota DPR. Pembangunan ini diperkirakan akan menelan Rp 1,8 triliun.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Marzuki Alie mengatakan anggaran awal pembangunan ini tercantum dalam APBN 2010 jumlahnya Rp 250 miliar. Jumlah ini, kata dia, dapat bertambah dalam tahun-tahun ke depan.

“Masak menunggu gedung ambruk dulu, baru direnovasi dan dibangun yang baru,” kata Marzuki dalam jumpa pers di gedung DPR, Senin 3 Mei 2010.

Saat ini, pihaknya berupaya mencegah kerusakan lebih berat di area Gedung Nusantara I.  Hasil analisa dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), kata Marzuki, memang memperlihatkan adanya retakan-retakan di Gedung DPR akibat gempa Tasikmalaya beberapa waktu lalu.

DPR, kata dia, telah mengimbau agar peralatan berat yang terdapat di lantai-lantai atas, diturunkan saja. “Ngerinya kan bila ada goyangan signifikan seperti gempa, lantas gedung mendadak ambruk,” imbuh Marzuki.

Kalau retakan itu tidak segera diperbaiki, sambungnya, gedung parlemen ini bisa roboh dengan ratusan orang terkubur di dalamnya. Namun, Marzuki membantah kabar soal kemiringan Gedung DPR yang disebutkan telah mencapai 7 derajat. “Itu tidak jelas info dari mana,” ujarnya.

Terkait angka Rp 1,8 triliun untuk pembangunan gedung baru DPR, Marzuki menilai itu adalah hasil hitung-hitung perencanaan lama dan belum diperbaharui.

Ia menekankan, DPR tidak ingin membangun gedung yang terlalu mewah, namun tetap mengandung nilai-nilai sejarah dan mencakup visi jangka panjang. Marzuki yakin anggaran pembangunan gedung bisa diminimalisir lagi.

“Kami di BURT tidak main-main dengan angka-angka itu. Kami sudah minta agar semua dirinci lagi,” kata Marzuki. Untuk menghemat anggaran, DPR pun berencana untuk menggaet pengembang dan konsultan lokal, bukan pengembang asing.

“Pekerjaan konsultan itu pun nantinya harus tetap dicek secara berkala,” tutup Marzuki. (umi)

• VIVAnews