VIVAnews – Persatuan jurnalis Australia meminta Menteri Luar Negeri, Stephen Smith membicarakan soal pelarangan Film Balibo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono — yang saat ini sedang berkunjung ke Australia.
“Fakta bahwa pemerintahan Yudhoyono tak mengizinkan peluncuran film pada publik Indonesia menunjukan permasalah ini [Balibo] belum terselesaikan,” kata Sekjen persatuan jurnalis Australia, Christopher Warren, seperti dimuat laman Skynews, Selasa 9 Maret 2010.

“Kegagalan pemerintah Indonesia mengambil tindakan semestinya dalam kasus Balibo yang terjadi pada 1975 merupakan batu sandungan bagi kemajuan hubungan Australia dan Indonesia,” tambah dia.

Tak hanya jurnalis Australia yang mempermasalahkan pelarangan ‘Balibo’. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bahkan menggugat surat Lembaga Sensor Film Nomor 1800/LSF/XII/2009 yang melarang film “Balibo Five” melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Alasan gugatan ini adalah keresahan jurnalis-jurnalis anggota AJI Jakarta yang merasa hak atas informasinya terbelenggu oleh sensor total atas film ini. Pelarangan atas film ini pada 3 Desember 2009 lalu, membuat timbul kesan seakan-akan negara berusaha mengubur informasi mengenai peristiwa pembunuhan atas lima jurnalis asal Australia pada 1975 silam ini.

Sebelum gugatan ini, AJI telah menyelenggarakan pemutaran-pemutaran film Balibo di berbagai kota, sebagai bentuk perlawanan atas usaha negara menutupi peristiwa ini. Tentu saja, tidak ada pretensi bahwa informasi yang disajikan dalam film karya sutradara Australia, Robert Connolly ini seratus persen sahih.

***
‘Balibo’ menceritakan pembunuhan lima wartawan Australia di Timor Timur (sekarang Timor Leste) pada 1975.

Film tersebut dirilis di Australia awal tahun ini, hanya seminggu sebelum Kepolisian Australia (AFP) mengumumkan akan membuka kembali kasus kasus dugaan kejahatan perang tersebut pada 20 Agustus 2009.

Menurut Australia, Gary Cunningham, Malcolm Rennie, Greg Shackleton, Tony Stewart, dan Brian Peters diduga dieksekusi oleh pasukan khusus TNI pada Oktober 1975. Tujuannya,agar mereka tak menyiarkan secara detil invasi Indonesia atas Timor Timur.

Sebaliknya, bagi Indonesia kasus Balibo telah selesai. Pemerintah jauh-jauh hari telah menyatakan tak ada pembunuhan,  kelima wartawan tersebut tewas dalam baku tembak antara TNI dan tentara pro kemerdekaan Timor Timur. Kasus Balibo, bagi Indonesia, telah ditutup.

• VIVAnews