SiapaBilang-March 07 2010
Pada Jumat (05/03), Wakil Menteri PPN/Waka Bappenas Dr. Lukita D. Tuwo, menerima kunjungan H.E. Maria van der Hoeven, Menteri 
Perekonomian Belanda beserta delegasinya. Pada pertemuan ini Bapak Wakil Menteri didampingi oleh Deputi Bidang Prasarana Dr. Ir. Dedi Supriadi Priatna, MSc; Deputi Bidang Ekonomi Bapak Dr. Slamet Seno Adji, MA, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otda Ir. Max H. Pohan, CES, MA.; Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Dr. Imron Bulkin, MRP; Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral Ir. Kennedy Simanjuntak, MA; dan Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc, Phd. Pertemuan diadakan di Ruang Rapat Menteri dan berlangsung dari pukul 09.00 sampai dengan 09.55 WIB.
Tujuan pokok dari kunjungan ini untuk penandatanganan naskah Joint Commitment Untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Kemiskinan, antara Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri PPN, dan Pemerintah Kerajaan Belanda, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Perekonomian HE Maria van der Hoeven. Joint Commitment didasarkan atas MOU on Agenda for Renewed and Intensified Bilateral Cooperation pada tanggal 3 Februari 2000, yang antara lain meliputi pembentukan Komisi Bersama. Komisi Bersama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama, dan mengandung kesepakatan bahwa semua kegiatan yang dibiayai dalam rangka kerjasama pembangunan harus didasarkan atas prioritas Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perekonomian Belanda mengatakan bahwa Bappenas, sebagai perencana pembangunan nasional, mempunyai portfolio yang sangat luas. Menurutnya hubungan kerjasama pembangunan antara kedua negara telah lama terjalin, dan pada kunjungan hari ini ia mengharapkan Belanda dapat memberi bantuan di bidang penurunan kemiskinan dan penanggulangan dampak perubahan iklim.
Sementara, Bapak Wamen mengatakan bahwa untuk pembangunan Indonesia lima tahun ke depan telah ditetapkan beberapa prioritas selain penanggulangan kemiskinan dan penanganan lingkungan hidup, antara lain reformasi birokrasi, pendidikan, energi, dan infrastruktur.
HE Maria van der Hoeven mengatakan bahwa beliau tertarik pada upaya pemerintah Indonesia untuk mengikutsertakan sektor swasta melalui skim PPP. Untuk ini, Bapak Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mengatakan bahwa untuk memperbaiki pelaksanaan PPP ini Pemerintah Indonesia telah menerima hibah sebesar USD 9 juta untuk memperbaiki persiapan penyusunan draft PPP dan untuk meningkatkan pengetahuan investor tentang kelayakan ekonomi suatu proyek melalui pendekatan ‘market sounding’. Selain itu, Bapak Deputi juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengikhtiarkan berbagai upaya penyempurnaan pelaksanaan skim PPP, antara lain melalui penyusunan UU yang membuat PPP skim sama menarikya dengan yang diterapkan di Malaysia dan Thailand, yang meliputi kemudahan dalam pengadaan lahan. Juga telah diterbitkan suatu PPP Book yang mirip dengan Bluebook untuk memudahkan calon investor PPP untuk mengetahui berbagai proyek yang layak.
Sumber : www.bappenas.go.id
