VIVAnews – Amerika Serikat (AS) mengutus seorang pejabat senior dari Departemen Luar Negeri untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Barack Obama ke Indonesia. Namun, hingga kini belum ada pengumuman secara resmi mengenai tanggal kunjungan Obama ke Indonesia.Demikian ungkap juru bicara Kementrian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Teuku Faizasyah. “Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Asia Timur dan Pasifik, Kurt M. Campbell, akan mengunjungi Indonesia pada 14 dan 15 Maret mendatang,” kata Faizasyah dalam jumpa pers mingguan di Jakarta, Jumat 5 Maret 2010.

“Kedatangan Campbell terkait dengan kunjungan Presiden Barack Obama yang direncanakan akan dilakukan Maret ini,” lanjut Faizasyah.

Selama di Jakarta, Campbell akan bertemu dengan Retno Marsudi, Direktur Jenderal Amerika Utara dan Eropa Kemlu. Mereka akan membahas substansi kunjungan Obama.

“Kunjungan Campbell adalah sebagai konteks persiapan substansi sebelum kunjungan Obama dilakukan,” kata Faizasyah. “Ada beberapa hal yang harus diputuskan oleh pemegang kekuasaan. Itu menyebabkan kita mengatur pertemuan sebelum kunjungan dilakukan pada waktunya,” lanjut dia.

Namun, Faizasyah mengatakan belum ada pengumuman resmi, baik dari pemerintah Indonesia maupun AS mengenai jadwal kunjungan Obama ke negeri ini. “Tapi indikasinya dalam waktu dekat akan ada pengumuman mengenai tanggal kedatangan Obama,” kata Faizasyah.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, Februari lalu mengungkapkan bahwa Obama dan keluarganya kemungkinan akan menyambangi Indonesia pada 20-22 Maret. Namun, Gedung Putih maupun Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta tidak membenarkan pernyataan itu.

“Hingga kini belum ada siaran resmi dari pemerintah AS mengenai tanggal kunjungan Obama ke Indonesia,” kata juru bicara Kedubes AS di Jakarta, Paul Belmont.

Sementara itu, mengenai perkembangan perundingan kemitraan komprehensif dengan AS, Faizasyah mengatakan, prosesnya hampir selesai. “Namun masih ada beberapa bagian yang masih harus dibicarkan karena berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh pemegang kekuasaan (presiden),” kata Faizasyah.

• VIVAnews